Lumbuang: Sistem Ketahanan Pangan Beras Berbasis Kerjasama Sosial1 Lumbuang: Rice Food Security System Based on Social-Collaboration
Main Article Content
Abstract
Sistem ketahanan pangan pokok beras semakin tertekan akibat rendahnya kesejahteraan petani. Sudah sejak masa kolonial, subsektor pangan tersubordinasi ke dalam ekonomi politik yang tak dapat disebut memihak petani. Hal ini tak boleh terjadi lagi mengingat mulai 2015 Indonesia telah memasuki era liberalisasi pasar ASEAN. Insentif berproduksi yang dijalankan lewat mekanisme pasar sudah tidak memadai dan karenanya harus dilengkapi dengan dekomodifikasi, praktik pemindahan kesejahteraan nasional kepada golongan petani melalui kebijakan sosial yang berbasis kerjasama sosial. Para petani tidak boleh diperlakukan sekadar menjadi podusen pangan (produk primer) yang niscaya kalah dalam permainan pasar dan seolah dengan sengaja (by-design) diabadikan sebagai pengambil harga. Melalui kerjasama sosial, petani akan diterima sebagai ‘human qua citizen’, yaitu manusia yang memiliki ‘hakkewargaan’ terhadap kesejahteraan dasar yang harus dipenuhi sebagai ‘kewajiban-negara’. Atas dasar kerjasama sosial itu pula golongan petani dapat dibekali dengan alas hak berupa hak-hak sosial korelatif untuk dapat mengklaim kompensasi kesejahteraan dari negara. Tulisan ini menyampaikan pelajaran
tentang lumbuang, yaitu suatu institusi lokal yang mengurus perekonomian masyarakat, termasuk pangan, untuk mengembangkan diskursus dan konstruksi kerjasama sosial yang berguna dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, khususnya dalam hal pengadaan beras dari produksi dalam negeri.
Rice food security system has been sharply pressured by low farmers’ welfare. Since colonial era, food subsector has continuously been subordinated into that of not pro-farmers political economy. This situation might not occur in the future because in 2015 Indonesia will have been fully involved in market liberalization of ASEAN. Incentives to increase production through market mechanism, are not adequate, therefore these should be accomplished by policy of de-commodification, the practice of transferring national welfare towards farmers by social policies based on social-collaboration. The farmers might not be treated as the mere food producers, by which in turn put them by-design as permanent price takers in the market. By applying social collaboration, farmers could be recognized as ‘human qua citizen’, whose rights of citizenship onto basic welfare can be fulfilled by the state obligation. Also, based on social collaboration, farmers can be equiped with the entitlement for social correlative rights to claim basic welfare compensations from the state. This paper deals with lesson learns about ‘lumbuang’, local institution which controls economy including food security in village region, in order to develop discourse and construction of local-collaboration strengthening national food security system, especially in relation with rice availability from domestic production.
Article Details
catatan copyright agar disepakati oleh penulis.
Penulis sepakat dengan ketentuan-ketentuan dalam etika publikasi
Penulis menyatakan bahwa karya tulis yang diserahkan untuk diterbitkan adalah asli, belum pernah dipublikasikan di manapun dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain
References
Ambler, John Sterling. 1989. Adat and Aid: Management of Small-Scale Irrigation in West Sumatra, Indonesia. Ph.D dissertation, Cornell
University, Ithaca, New York.
Bappenas dan JICA. 2013. Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Bahan Penyusunan RPJM Tahun 2015-2019. Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.
Benneworth, Paul. 2013. Regional Innovation Culture in An Age of Globalisation-Toward Culture 2.0?. Regional Studies Association Europian
Conference 2013, Tempere, Finland, 5th-8th 2013.
Coward, Walter W., Jr. 1980. Irrigation Development:Institutional and Organizational Issues. Dalam Irrigation and Agricultural Development in Asia. Ithaca: Cornell University Press.
DKP. 2008. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Dewan Ketahanan Pangan (DKP).
DKP. 2011. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014. Dewan Ketahanan Pangan (DKP).
Forstater, Mathew. 2007. Little Book of Big Ideas, Economics. London: A & C Black Publishers Ltd.
Furnivall, J.S. 2009. Hindia Belanda, Studi tentang Ekonomi Majemuk (Dutch Indies, Study of Plural Economy). Jakarta: Freedom Institute.
Ifdal. 2012. Pengembangan Konsep Manajemen Pengetahuan untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A). Disertasi S3, UGM.
Kaplan, David dan Manners, Albert A. 1999. Teori Budaya (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Knuth, Lidija dan Vidar, Margret. 2011. Constitutional and Legal Protection of the Right to Food Around the World. Rome: FAO of UN.
Koentjaraningrat. 1990. Kebudayaan Mentalitas Pembangunan. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Manan, Imran. 1984. A Traditional Elite in Continuity and Change: The Chiefs of the Matrilineal Lineages of the Minangkabau of West Sumatra,
Indonesia. Ph.D dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaigne.
Martius, Endry. 2006. Rekonstruksi Sistem Ekonomi Nagari. Buletin Nagari No. II Tahun 2006, hal.26-31.
Martius, Endry. 2004. Kronikel Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi di Indonesia: Kesepakatan Ex-post Kesejahteraan Petani. Dalam Sudar D.
Atmanto (ed.) Kebijakan Setengah Hati dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Petani, Beberapa Kasus dalam Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi. Jakarta: JKI-Indonesia
dan PSDAL-LP3ES, hal. 49-62.
Martius, Endry dan Arif, Sigit Supadmo. 2000. Nagari dan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air di Sumatera Barat: Tinjauan dalam
Konteks Otonomi Daerah. Jurnal VISI Irigasi, Sumberdaya Air, Lahan & Pembangunan, PSISDALP,
No. 18, Maret 2000. Oki, Akira. 1977. Social Change in West Sumatran
Village: 1908-1945. Ph.D dissertation, The Australian National University, Canberra.
Rasuanto, Bur. 2005. Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern. Jakarta: Penerbit
Gramedia Pustaka Utama.
Rosset, Peter. 2005. Global Small-Scale Farmers’ Movement Developing New Trade Regimes. Food First News & Views, Vol. 28, No. 97 Spring/
Summer 2005, p.2.
Syahyuti. 2012. Pengorganisasian secara Personal dan Gejala Individualisasi Organisasi sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani di
Indonesia. FAE, Vol. 30 No. 2, Desember 2012 (hal. 129-145).
Van der Eng, Pierre. 1996. Agricultural Growth in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880. London: Macmillan Press LTD.