Kebijakan Swasembada Beras: Keinginan Besar yang Kehilangan Fokus (Rice Self-sufficiency Policy: Big Desire but Losing Focus)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Tantangan swasembada beras semakin tinggi dan risikonya besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh buruknya infrastruktur irigasi dan tampungan air, kerusakan aliran sungai dan deforestrasi meluas, konversi lahan sawah, serta perubahan iklim. Kebijakan beras belum fokus. Tujuan makalah ini adalah menelaah implementasi kebijakan beras periode 2010-2012. Hasilnya disimpulkan dan disarankan sebagai berikut: (i) subsidi input terus ditingkatkan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan sustainabilitas pertumbuhan produksi padi. Irigasi dan kualitas tampungan air banyak yang rusak, lahan kritis mencapai 68 DAS (Daerah Aliran Sungai). Alokasikan APBN yang lebih besar untuk mengatasinya, termasuk deforestasi; (ii) Konversi lahan sulit dibendung, UU 41/2009 belum efektif. Pemda cenderung ingin mengkonversikan lahan sawah. Segera tetapkan moratorium konversi lahan sawah; (iii) Kebijakan menaikkan insentif harga di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah) pada musim gadu telah memicu kenaikan harga beras dan target pengadaan beras BULOG tetap tidak terpenuhi. Pemerintah dianjurkan
jangan mengulang kebijakan ad hoc tersebut; (iv) Program GP3K belum mampu meningkatkan produksi dan pengadaan beras BULOG. BUMN sebaiknya fokus untuk memperkuat industri hilir pada sub-sektor pangan.
Challenges to maintain rice self-sufficiency and the risks are getting higher. This is due to among others: poor irrigation infrastructure, water reserve, up-streams damage, deforestration, conversion of sawah land, as well as difficult climate change. Government policies designed have not properly focused. This paper is aimed to examine the implementation of rice policy during 2010-2012. This research suggests as follows: (i) despite continuous upgrade on input subsidies, however it did not affect significantly to the increased rice productivity and the sustainability of the growth. Furthermore, many of the irrigation and water reserve are damaged, criticle land reaching to 68 river basins. Therefore, it is recommended to allocate a larger state budget to address these matters, including deforestation; (ii) land conversions are difficult to avoid. Local governments tend to convert paddy fields. To prevent this, it is recommended to immediately set moratorium on conversion of sawah; (iii) the policy in providing price incentives set above the HPP (government procurement price) level on dry season has kept rice prices to rise and BULOG remained incapable of meeting its domestic rice procurement target. The Government recommended do not replicate the ad hoc policies; (iv) GP3K program is not effective to increase rice production and the BULOG procurement. Ministry of State Owned Enterprises should have to play role in enhancing the downstream food industry.
Article Details
catatan copyright agar disepakati oleh penulis.
Penulis sepakat dengan ketentuan-ketentuan dalam etika publikasi
Penulis menyatakan bahwa karya tulis yang diserahkan untuk diterbitkan adalah asli, belum pernah dipublikasikan di manapun dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain
References
Davidson, J. (2013), “Politics of rice policy in Southeast Asia”, proposal penelitian, ANU, Canbera.
FAO (2009), “Country responses to the food security crisis: nature and preliminary implication of the policies pursued”. Disiapkan oleh M. Demeke, G.Pangrazio dan M. Maetz, FAO: Rome.
IFPRI (2008), “High food prices: the what, who and how of proposed policy action”. IFPRI policy brief, Washington DC.
IFAD (2009), “Food price volatility: how to help smallholder farmers manage risk and uncertainty”. Disiapkan oleh R. Blein dan R. Longo, IFAD: Rome.
Kemen PU (2012), “Langkah dan strategi Pengelolaan Sumberdaya Air untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, Dirjen Sumberdaya Air, Ppt disampaikan pada workshop monitoring kebijakan beras nasional, di Bandung, tg 12 Desember 2012.
Kemen BUMN (2011), Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasi Korporasi (GP3K):Sinergi BUMN dan Petani, Ppt laporan pelaksanaan, tgl 6 Juli 2011.
Kemen BUMN (2012), “Kebijakan Strategis BUMN, Mendukung Swasembada Beras, Jagung, Kedelai, Gula dan Daging Sapi”, Ppt disampaikan pada Rapat Kerja I Tahun 2012, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI.
Lee, J (2001), “Food Security Role of Agriculture: The Role of Domestic Agriculture in Food Security, Access to Food, Strategic Food Security and Related Externalities”, expert meeting of the roles of agriculture in Developing Countries, ROA Project Publication no.2, FAO: Rome.
Ohga, K. (1999), “Food Security and Trade Liberalisation”, NGO Forum of Food Importing Contries: On the Next WTO Agricultural Negotiation, 22 October 1999, Seoul, South Korea.
OECD (2012), OECD Review of Agricultural Policies:Indonesia, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264179011-en.
Sumaryanto (2008), “Kinerja Lahan dan Tenaga Kerja dalam Mendukung Ketahanan dan Swasembada Pangan”, Ppt disampaikan pada Seminar Road Map Pembangunan Pertanian dalam Rangka Ketahanan dan Swasembada Pangan, Gd Pasca Sarjana IPB, 17 Nop 2008.
Sawit, M. H (2012), “Cadangan Beras Pemerintah (CBP): Jangan Bertahan pada Kualitas Rendah”, Policy Brief no.3/2012, FKPR Badan Litbang Pertanian.
Sawit, M. H dan H. Halid (2010), “Menelisik Esensi Perubahan Kebijakan Perberasan Nasional: Sebuah Pengantar”, dalam Sawit dan Halid (Eds), Arsitektur Kebijakan Beras di Era Baru,
IPB Press: Bogor.
Swastika, DKS (2012), The Role of Post Harvest Handling on Rice Quality in Indonesia, Forum Agro Ekonomi, 30 (1).
Rachmat, M dan C. Muslim (2012), “Peran dan Tantangan Implementasi UU 41/2009dalam Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, dalam Ananto, E. dkk (Eds), Kemandirian Pangan Indonesia dalam Perspektif Kebijakan MP3EI, IAARD Pres: Jakarta.
Warr, P (2011), “Indonesia: Why Food Self-Sufficiency Is Different From Food Security”, East AsiaForum. http://www.eastasiaforum.org.
World Bank (2010), Boom, Bust and Up Again? Evaluation, Drivers and Impact of Commodity Prices: Implications for Indonesia, The World Bank Office Jakarta.